Gambar : Menhub , Freddy NumberyMenhub Siap-siap Dicecar Anggota Dewan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ( Trans Laut) - Komisi V DPR akan memanggil Menteri Perhubungan, Freddy Numberi beserta jajarannya, menyusul terjadinya dua peristiwa kecelakaan kereta api dan kapal laut hari ini.
"Kita akan mengundang Menhub tentu sekaligus dengan KNKT pihak-pihak terkait seperti operator PT ASDP dan PT KAI," ujar Ketua Komisi V DPR, Yasti Soepredjo saat dihubungi melalui telepon, Jumat (28/1/2011).
Menurut Yasti, pada saat pertemuan nanti pihaknya akan mencecar Menhub dan jajarannya terkait kecelakaan kereta api di Banjar, Jawa Barat dan terbakarnya kapal Fery KM Laut Teduh di Merak, Banten. "Memang itu nanti yang akan ditanyakan," jelas Yasti.
Direncanakan Menhub dan jajarannya akan dipanggil pada Selasa depan. "Selasa rencananya, karena kita kan harus juga buat undangan resmi," jelasnya.
Sementara saat ditanyakan terkait apakah Menhub, Freddy Numberi harus mundur dari jabatannya terkait banyaknya kecelakaan transportasi yang terjadi, Yasti mengatakan hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif presiden.
"Kewenangan mundur itu hak prerogatif presiden, presiden yang mengangkat dan menilai, DPR hanya memberikan saran, bukan kewenangan kami untuk minta mundur," tandasnya.
"Kita akan mengundang Menhub tentu sekaligus dengan KNKT pihak-pihak terkait seperti operator PT ASDP dan PT KAI," ujar Ketua Komisi V DPR, Yasti Soepredjo saat dihubungi melalui telepon, Jumat (28/1/2011).
Menurut Yasti, pada saat pertemuan nanti pihaknya akan mencecar Menhub dan jajarannya terkait kecelakaan kereta api di Banjar, Jawa Barat dan terbakarnya kapal Fery KM Laut Teduh di Merak, Banten. "Memang itu nanti yang akan ditanyakan," jelas Yasti.
Direncanakan Menhub dan jajarannya akan dipanggil pada Selasa depan. "Selasa rencananya, karena kita kan harus juga buat undangan resmi," jelasnya.
Sementara saat ditanyakan terkait apakah Menhub, Freddy Numberi harus mundur dari jabatannya terkait banyaknya kecelakaan transportasi yang terjadi, Yasti mengatakan hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif presiden.
"Kewenangan mundur itu hak prerogatif presiden, presiden yang mengangkat dan menilai, DPR hanya memberikan saran, bukan kewenangan kami untuk minta mundur," tandasnya.
Penulis: Willy Widianto | Editor: Prawira Maulana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar